SANGATTA – Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, tidak dilakukan dengan menyamaratakan seluruh kondisi anak.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim terlebih dahulu melihat usia dan riwayat pendidikan sebelum menentukan langkah penanganan yang tepat.
Anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah dan memungkinkan kembali mengikuti pendidikan formal akan didorong untuk masuk sekolah kembali.
Sementara itu, mereka yang sudah lama meninggalkan bangku pendidikan dapat diarahkan mengikuti program pendidikan kesetaraan.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan sesuai kondisi masing-masing.
Sebab, tidak semua anak yang masuk dalam data ATS memiliki persoalan dan kebutuhan yang sama.
Menurutnya, anak yang baru saja berhenti sekolah dan masih memenuhi ketentuan usia pendidikan formal sebaiknya diberikan kesempatan untuk kembali belajar di sekolah.
Pendekatan tersebut dinilai menjadi langkah awal sebelum mempertimbangkan jalur pendidikan lainnya.
“Kalau masih di usia sekolah, kita dorong supaya kembali ke sekolah dan kalau sudah lama putus sekolahnya, maka kita arahkan ke pendidikan kesetaraan,” jelas Mulyono.
Untuk anak yang tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal, Kutim telah memiliki satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 19 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Lembaga tersebut menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan Paket A, B maupun C.
Selain mengembalikan anak ke sekolah, Disdikbud juga berupaya mengidentifikasi alasan mereka meninggalkan pendidikan.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian di antaranya perundungan, pernikahan dini, hingga kondisi ekonomi keluarga.
Mulyono menilai, mengetahui penyebab anak tidak bersekolah merupakan bagian penting dalam menentukan bentuk intervensi.
Sebab, persoalan yang berkaitan dengan ekonomi tentu membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan anak yang mengalami perundungan atau persoalan sosial lainnya.
Melalui pendekatan tersebut, Disdikbud Kutim ingin memastikan penanganan ATS tidak berhenti pada pendataan semata.
Pemerintah berupaya mengembalikan anak ke lingkungan pendidikan sekaligus menyediakan alternatif bagi mereka yang sudah tidak memungkinkan mengikuti jalur sekolah formal.
Dengan demikian, setiap anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa harus terhambat oleh riwayat putus sekolah.
Disdikbud Kutim berharap langkah tersebut dapat membantu menekan angka ATS sekaligus memperluas akses pendidikan di seluruh wilayah.(ADV/Diskominfo/Kutim).
