SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai membenahi persoalan pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melakukan verifikasi langsung hingga tingkat desa.
Langkah ini dilakukan setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim menemukan ribuan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dari hasil pengecekan awal, sekitar 3.000 anak yang tercatat tidak sekolah ternyata masih aktif mengikuti pendidikan.
Temuan tersebut menjadi perhatian Disdikbud karena data yang tidak akurat dapat memengaruhi penentuan sasaran program penanganan ATS.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan pihaknya tidak langsung menjadikan data dari kementerian sebagai gambaran akhir kondisi pendidikan di daerah.
Data tersebut terlebih dahulu dicetak berdasarkan nama dan alamat untuk kemudian diperiksa di lapangan.
Dalam prosesnya, Disdikbud menggandeng berbagai unsur masyarakat, termasuk RT dan PKK desa.
Pelibatan perangkat wilayah dianggap penting karena mereka lebih mengetahui kondisi kependudukan serta keberadaan anak-anak di lingkungan masing-masing.
“Data itu sudah kita print out by name by address. Sudah kita cek lapangan, melibatkan RT dan PKK desa. Setelah dikembalikan, ternyata ada sekitar 3 ribuan anak yang sebenarnya masih sekolah,” ujar Mulyono.
Menurutnya, persoalan ATS perlu dilihat secara menyeluruh karena terdapat beberapa kategori yang harus dibedakan. Anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, serta anak yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya merupakan kelompok yang masuk dalam perhatian pemerintah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan terlebih dahulu anak-anak yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Data yang telah divalidasi nantinya menjadi dasar untuk memetakan persoalan sekaligus menentukan pihak atau perangkat daerah yang perlu dilibatkan.
Mulyono menegaskan, penanganan ATS tidak cukup hanya dengan mengandalkan angka dalam sistem pendataan.
Pemerintah perlu mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk alasan seorang anak tidak mengakses pendidikan, sehingga langkah yang diberikan dapat disesuaikan dengan persoalan masing-masing.
Setelah proses validasi, Disdikbud akan mendorong koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pencegahan maupun penanganan.
Anak yang masih berada dalam usia sekolah akan diupayakan kembali ke sekolah, sedangkan mereka yang sudah lama putus sekolah dapat diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan.
Dengan data yang lebih valid, pemerintah daerah dapat menyusun program pendidikan secara lebih terarah sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.(ADV/Diskominfo/Kutim).
