Samarinda, Natmed.id – Masalah banjir akibat luapan air kiriman dari wilayah tetangga terus menjadi atensi serius Pemerintah Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menegaskan bahwa fokus utama penanggulangan banjir saat ini adalah penyelesaian infrastruktur pengendali air di wilayah utara, tepatnya di Desa Pampang.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin, 5 Januari 2026, terungkap bahwa proyek Kolam Retensi Pampang kini menjadi tumpuan utama untuk memutus rantai banjir kiriman dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Deni menjelaskan bahwa secara geografis, Samarinda berada di dataran rendah yang sering kali menerima limpasan air hujan maupun dampak aktivitas lahan dari wilayah Kukar.
Desa Pampang dipilih sebagai lokasi strategis karena berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga tersebut.
“Kenapa kita bangun di Desa Pampang? Karena ini adalah titik yang berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara. Kita harapkan air limpasan dari sana bisa tertampung dulu di kolam retensi ini, baru kemudian dialirkan secara perlahan dan teratur melalui drainase yang ada di kota,” ujarnya.
Meski menjadi prioritas, Deni mengakui bahwa perjalanan proyek ini masih sangat panjang. Dari total rencana luas lahan mencapai 70 hektare, saat ini progres fisik yang berjalan baru menyentuh angka sekitar 4 hektare atau kurang dari 10 persen.
“Progresnya memang masih di bawah 10 persen, tapi ini terus berjalan. Kita tidak bisa instan karena ini menyangkut lahan yang sangat luas dan teknis pengerjaan yang kompleks,” tambahnya.
Selain fokus pada infrastruktur fisik, DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda juga tengah membangun komunikasi persuasif dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Langkah ini diambil agar ada pemantauan bersama terhadap titik-titik penyebab banjir, terutama yang berkaitan dengan dampak aktivitas pertambangan di wilayah perbatasan.
“Kita lagi bangun hubungan persuasif dengan Pemkab Kukar dalam rangka monitoring bersama. Kita identifikasi mana saja yang menjadi penyebab banjir yang masuk ke Samarinda. Ini penting karena masalah air tidak mengenal batas administrasi,” tegasnya.
Terkait pembiayaan, Deni menyebutkan bahwa meskipun Samarinda sedang menghadapi tantangan efisiensi fiskal yang cukup besar, anggaran untuk sektor sumber daya air, khususnya kolam retensi tetap diupayakan proporsional.
Pemerintah Kota berkomitmen agar pembangunan kolam retensi ini tetap berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur lainnya seperti pintu air di kawasan Pelindo hingga pembangunan drainase di sepanjang jalur Sungai Dama.
“Kami ingin masalah pengendalian banjir ini berlanjut. Walaupun ada efisiensi anggaran, kita akan sesuaikan dengan postur anggaran di dinas terkait agar proyek-proyek vital seperti ini tidak mangkrak,” tutupnya.
