Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Utama Hukum

Demo Tanpa Pemberitahuan Dipidana Jika Timbulkan Keonaran

5 Januari 2026
in Hukum
A A
Demo Tanpa Pemberitahuan Dipidana Jika Timbulkan Keonaran

Teks: Ilustrasi aksi unjuk rasa

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, Natmed.id – Aksi demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada aparat penegak hukum dapat dipidana apabila menimbulkan keonaran atau mengganggu kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Teks: Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan, pasal tersebut merupakan tindak pidana materiel sehingga penegakan hukumnya mensyaratkan adanya akibat nyata, bukan semata-mata karena tidak adanya pemberitahuan.

“Pasal 256 terkait demonstrasi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh. Setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Kemenkum pada Senin 5 Januari 2026.

Dalam Pasal 256 KUHP baru, diatur bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang dipidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat.

Kewajiban pemberitahuan dimaksudkan agar aparat dapat melakukan pengaturan teknis, terutama lalu lintas, sehingga pelaksanaan demonstrasi tidak melanggar hak masyarakat lain.

“Demonstrasi kita jamin sebagai kebebasan berbicara, tetapi ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi pasti memengaruhi lalu lintas pemberitahuan itu agar polisi bisa mengatur, bukan melarang,” jelasnya.

Pengaturan dalam Pasal 256 disusun berdasarkan pengalaman kejadian di lapangan. Salah satunya peristiwa di Sumatera Barat, ketika ambulans yang membawa pasien terhambat aksi demonstrasi hingga berujung pada meninggalnya pasien di dalam kendaraan.

“Tujuan memberitahukan kepada aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Itu esensinya,” katanya.

Ia menegaskan, seseorang tidak dapat dijerat pidana apabila telah melakukan pemberitahuan, meskipun dalam pelaksanaannya kemudian terjadi gangguan.

“Kalau saya penanggung jawab demonstrasi dan saya memberitahukan kepada polisi, lalu timbul keonaran, saya tidak bisa dijerat pidana karena sudah memberitahu,” ujar Eddy.

Sebaliknya, lanjut dia, ketentuan pidana juga tidak dapat diterapkan apabila tidak ada pemberitahuan namun demonstrasi berjalan tanpa menimbulkan gangguan.

“Kalau tidak memberitahu tapi tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat,” katanya.

Dengan demikian, Pasal 256 hanya berlaku jika dua unsur terpenuhi sekaligus, yakni tidak adanya pemberitahuan dan timbulnya keonaran atau huru-hara.

“Jadi ini bukan pasal untuk menghambat atau melarang kebebasan berdemonstrasi. Ini pasal pengaturan, bukan pelarangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, penggunaan istilah memberitahukan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa negara tidak menempatkan diri sebagai pemberi izin atas demonstrasi.

“Cukup penanggung jawab demonstrasi memberitahukan kepada pihak berwajib. Setelah itu, pasal pidana tidak bisa lagi diterapkan,” pungkas Eddy.

natmed

natmed

Baca Juga

Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ilham

Pemanfaatan AI Semakin Meluas, Disdikbud Kutim Ingatkan Pentingnya Etika Digital dan Kejujuran dalam Menghasilkan Karya

20 November 2026
615
Skuad bulutangkis Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama jajaran pelatih dan ofisial mengabadikan momen kebersamaan usai mencetak sejarah dengan meraih medali emas pertama nomor beregu putra pada Porprov VIII Kaltim 2026 di Kabupaten Paser.

Daniel Politius Sebayang Bawa PBSI Kutim Ukir Sejarah Emas Beregu Putra di Porprov VIII Kaltim 2026

19 November 2026
3.3k
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Tingkatkan Kualifikasi Tenaga Pendidik, Disdikbud Kutim Fasilitasi 450 Guru Kuliah Setiap Tahun hingga Jenjang S2

18 November 2026
742
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Disdikbud Kutim Siapkan Guru Magister Bahasa Kutai, Mulyono Dorong Pelestarian Bahasa Daerah Lewat Pendidikan

18 November 2026
584
Next Post
Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Pasar Baru Probolinggo

Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Pasar Baru Probolinggo

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.