Samarinda, Natmed.id – Jurnalis di Kalimantan Timur (Kaltim) terus memupuk semangat netralitas selama musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Saat pelaksanaan kontestasi politik tinggal menghitung hari, Jurnalis Milenial Samarinda bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda menggelar diskusi publik di T-Co Coffee Jalan Banggeris, Samarinda, Minggu (17/11/2024).
Diskusi bertajuk “Netralitas Adalah Kunci, Jurnalis Bukan Juru Kampanye” ini melibatkan para jurnalis dan mahasiswa guna membahas pentingnya netralitas di tengah meningkatnya suhu politik.
Dalam kesempatan itu, Ketua AJI Samarinda Yuda Almerio menegaskan bahwa jurnalis sering dihadapkan pada keadaan yang dapat mengikis independensinya.
Jurnalis ditekan oleh perusahaan media yang memiliki kepentingan bisnis terhadap salah satu pasangan calon (paslon).
Situasi ini berisiko menabrak prinsip dasar profesi wartawan, yaitu mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang mengedepankan independensi, keseimbangan, dan itikad baik.
“Wartawan tidak boleh menjadi alat untuk mendukung salah satu paslon atau bahkan merekayasa berita. Identitas profesi harus tetap terjaga sesuai 11 Pasal Kode Etik,” tegas Yuda.
Hal senada disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Abdurrahman Amin. Ia menekankan pentingnya profesionalisme jurnalis dalam menyikapi tekanan politik.
Ia mengingatkan agar wartawan tidak menjadi alat propaganda atau penyebar informasi bohong demi kepentingan salah satu paslon.
“Masyarakat kini semakin cerdas dalam membedakan media yang berkualitas dan media yang berpihak. Kita harus menjaga kepercayaan publik dengan tidak menjadi alat pencuci otak,” ujar Rahman, sapaan akrab Abdurrahman Amin.
Tidak ketinggalan, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim Mohammad Sukri yang turut menjadi narasumber dalam diskusi itu menyoroti tantangan tambahan yang dihadapi wartawan di era digital. Hal ini seperti persaingan dengan media sosial dan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia mengingatkan agar jurnalis lebih berhati-hati dalam menyusun berita agar tidak terjebak dalam penyebaran hoaks.
“Saya selalu mengingatkan tim saya untuk menjaga kenetralan dan tidak membuat berita yang memihak. Wartawan harus tetap memberikan informasi yang faktual dan akurat,” ucap Sukri.
Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Wiwid Marhaendra Wijaya menambahkan bahwa peran pemimpin redaksi (pemred) menjadi kunci dalam menjaga objektivitas pemberitaan.
Ia menyarankan agar pemred tidak menugaskan wartawan yang memiliki keberpihakan untuk meliput agenda paslon tertentu.
“Pemred harus berstatus (kompetensi) utama dan bertanggung jawab penuh atas isi pemberitaan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas dan netralitas berita tetap terjaga,” pungkas Wiwid.
