Bontang, Natmed.id – Anggota DPRD Kota Bontang Heri Keswanto memberikan tanggapan tentang pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang sering terhambat pembebasan lahan.
Menurutnya, situasi ini kerap muncul ketika ada rencana pembangunan Posyandu di suatu lokasi. Warga, khususnya pemilik lahan yang terdampak cenderung menaikkan harga tanahnya.
“Saat pemerintah berniat membeli lahan untuk fasilitas publik seperti Posyandu, harga tanah tiba-tiba melonjak. Ini menjadi kendala besar yang sulit diatasi,” ujar Heri beberapa hari lalu.
Selain itu, proses pembebasan lahan dinilai terlalu bertele-tele dan membutuhkan waktu lama lantaran harus melewati berbagai tahap administrasi.
“Ketika anggaran sudah disiapkan, tiba-tiba harga di lapangan naik. Ditambah lagi, proses pembebasan lahan harus melalui banyak birokrasi. Ini yang menyulitkan,” jelasnya.
Heri juga menyoroti pembangunan Posyandu yang belum merata di beberapa kelurahan. Maka, sarana dan prasarana layanan kesehatan di beberapa wilayah masih minim.
“Beberapa Posyandu yang ada masih membutuhkan perhatian khusus terkait kondisi gedung dan akses yang kurang memadai, serta ketersediaan lahan yang belum mencukupi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kesadaran warga tentang urgensi pembangunan fasilitas kesehatan untuk kepentingan bersama.
“Pembangunan Posyandu di Bontang menjadi salah satu kebutuhan, karena fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Terutama bagi ibu hamil, balita, dan lansia,” tegasnya.
Heri berharap masyarakat dapat lebih kooperatif dan memudahkan proses pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan.
